Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar merupakan bagian dari kebijakan Joko Widodo. Kartu ini diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014.^[1][2] Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.^[3] Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran,^[4] namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.^[5]

Sasaran

KIP menyasar 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin.^[1] Pada tahap pertama, KIP akan diterapkan di 18 kabupaten/kota dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK.^[2] Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, KIP direncanakan menyasar 20,3 siswa kurang mampu.^[6]

Distribusi

Distribusi KIP memiliki masalah karena pemutakhiran data yang belum selesai; data yang menjadi acuan pemerintah sekarang masih menggunakan data pemutakhiran penduduk 2011.^[7] Pada 7 Oktober 2015, Joko Widodo meminta agar distribusi KIS, KIP, dan KKS dipercepat karena pelambatan ekonomi global dan nasional. KIP ditargetkan akan didistribusikan sebanyak 20,3 juta kartu,^[8] dan pada 21 Desember 2015, sebanyak 19 juta KIP telah didistribusikan.^[9]

Penerimaan

Dalam survei nasional yang dilakukan Indo Barometer di 34 provinsi pada 14-22 September 2015, dari 1.200 responden, sebanyak 5,1% memersepsikan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemberian Kartu Indonesia Pintar.^[10]

Penyalahgunaan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menemukan penyalahgunaan KIP untuk membeli helm dan pulsa. Ia meminta kepada agar semua pihak yang terkait mengawasi penggunaan KIP.^[11] Apabila disalahgunakan, maka kepemilikan KIP akan dicabut.^[12]

Kartu Indonesia Sehat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penggantian kartu BPJS Kesehatan menjadi KIS dimulai 1 Maret 2015.^[1]
Kartu baru ini untuk tahap awal diberikan kepada peserta Penerima Biaya Iuran (PBI) yang berjumlah 86,4 juta orang. Selain PBI, peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar pada Maret akan langsung mendapat KIS.
Jadi KIS hanya ganti nama saja. Namun ukuran, bentuk, dan fungsi kartunya sama saja. KIS bukanlah kartu untuk masyarakat miskin, tapi seluruh peserta program JKN.

Sejarah Kartu Indonesia Sehat

Kita mengenal KIS sebagai produk kampanye calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014, Joko Widodo. Setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia, para pihak berwenang menjelaskan KIS adalah program perluasan keanggotaan JKN untuk masyarakat miskin dan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terdaftar sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI).^[2]
Pada masa tersebut masyarakat masih menganggap KIS adalah kartu gratisan untuk warga miskin sesuai penjelasan para pihak berwenang. Kemudian bahwa pada tanggal 1 Maret 2015 telah ditetapkan bahwa KIS adalah kartu identitas peserta JKN. Pemerintah berharap KIS tidak lagi dianggap sebagai kartu milik orang miskin.
Pada tanggal 24 Agustus 2015 beredar KIS untuk peserta JKN yang mendaftar secara online. Kartu lama masih tetap berlaku. ^[3]

Deskripsi Fisik KPE ( Kartu PNS Elektronik )

Deskripsi fisik kartu

Kartu PNS Elektronik - depan

 

Kartu PNS Elektronik - belakang

 

KPE dibuat dengan warna dasar kuning dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut:

• Panjang 85,60 mm
• Lebar 53,98 mm
• Tebal 0,7 mm

Bagian depan KPE berlatar belakang peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atasnya terdapat:

• Gambar Lambang Negara Indonesia.
• Tulisan Badan Kepegawaian Negara.
• Tulisan Kartu PNS Elektronik (KPE).
• Microchip berwarna kuning emas.
• Nama, NIP, dan foto pemilik KPE.
• Tempat dan tanggal ditetapkannya KPE.

Dalam microchip memuat data elektronik pemilik KPE antara lain:

• Data kepegawaian
• Sidik jari
• Data keluarga
• Nama jabatan

Aplikasi yang dibangun dalam KPE ini digunakan untuk mengakses informasi tentang:

• Tabungan Perumahan
• Asuransi Kesehatan
• Tabungan hari tua dan pensiun
• Keuangan/perbankan
• Fasilitas layanan lainnya di belakang KPE memuat:
  • Logo dari pihak-pihak yang terkait program KPE.
  • Magnetic stripe (swipe contact).
  • Pengumuman atau himbauan berkaitan dengan KPE.
  • Tulisan Badan Kepegawaian Negara (BKN), alamat , dan nomor telepon.

Tujuan dan Manfaat KPE ( Kartu PNS Elektronik )

Tujuan

Pencetakan KPE ini bertujuan untuk:

• Mendapatkan data biometrik fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan PNS.
• Membangun basis data Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.
• Mewujudkan data Kepegawaian yang mutakhir di instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui anjungan KPE.
• Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu PNS Elektronik.

Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari KPE adalah memberikan kemudahan dalam layanan kepada PNS meliputi:

• Gaji;
• Kesehatan;
• Pensiun;
• Tabungan hari tua;
• Tabungan perumahan;
• Transaksi keuangan/perbankan; dan
• Layanan lainnya.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan implementasi Kartu PNS Elektronik juga mendapatkan manfaat antara lain:

• Mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lainnya.
• Tersedianya informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS, dan informasi data kepegawaian PNS dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui KPE dan anjungan KPE.
• Tersedianya fasilitas layanan dalam rangka penanganan dan pengelolaan KPE serta pengendalian data PNS.
• Tersedianya acuan data PNS bagi instansi dan pihak yang terkait dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian secara efektif, efisien dan terpadu, seperti layanan pembayaran gaji, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, dsb.

Kartu PNS Elektronik

Kartu PNS Elektronik (disingkat KPE) adalah kartu identitas elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. Contoh KPE : 

  
                   ( tampak depan )                                  ( tampak belakang )    




Badan Kepegawaian Negara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja PNS tersebut diperlukan kegiatan yang dapat memotivasi PNS agar bekerja lebih baik dengan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian. Pemberian pelayanan yang baik sangat tergantung pada keakuratan data PNS dan perlu dibangun sistem informasi dan database kepegawaian melalui kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 2003 dan kegiatan konversi NIP dalam rangka keakuratan dan efektifitas informasi data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah dan kondisi serta mobilitas operasional kepegawaian. Untuk ketertiban dan keteraturan serta pengandalian administrasi PNS, maka setiap PNS harus diberi Nomor Identitas. Nomor identitas haruslah bermakna yang dapat mencerminkan ciri khusus dan fungsinya, sehingga nomor yang digunakan tersebut memiliki jati diri dan nilai guna serta bermanfaat baik bagi instansi maupun pegawainya.
Nomor Identitas PNS (NIP) yang selama ini digunakan terdiri dari 9 angka yaitu 2 angka pertama menunjukan instansi tempat PNS yang bersangkutan terdaftar pada waktu PUPNS Tahun 1974 atau Instansi yang mengangkat pertama kali sebagai CPNS/PNS. Dengan demikian kode instansi hanya bisa diberikan dari angka” 01” sampai dengan angka “99”. Sedangkan 7 angka berikutnya menunjukkan nomor urut PNS yang bersangkutan pada instansi.
Dengan perkembangan administrasi Kepegawaian PNS dewasa ini, maka prinsip 2 angka pertama menunjukan Instansi sebagaimana telah saya sebutkan tadi, sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip manajemen PNS karena:

1. Sistem kepegawaian yang memungkinkan seorang PNS pindah instansi, dan apabila PNS yang bersangkutan pindah instansi maka NIP yang bersangkutan tetap menggunakan NIP pada instansi waktu pertama yang bersangkutan diangkat dan tidak menggunakan kode NIP instansi yang baru yang bersangkutan pindah.
2. Telah beberapa kali terjadi penghapusan/penggabungan instansi sejak orde baru sampai dengan orde reformasi, sehingga NIP PNS yang instansinya dihapus/digabung tetap menggunakan kode instansi yang dihapus/digabung.
3. Dengan adanya pengalihan besar-besaran PNS Pusat menjadi PNS Daerah pada Tahun 2000 dan 2001, sehingga setiap Pemerintah Daerah telah memiliki PNS dengan kode NIP yang bermacam-macam. Terkait dengan hal tersebut diatas, telah mempengaruhi psikologis pembinaan disetiap instansi karena tidak jarang dijumpai perlakuan diskriminatif dengan melihat asal instansi (kode instansi yang tercantum dalam NIP).
4. Perkembangan pembentukan instansi/pemerintah daerah yang memerlukan kode NIP telah melebihi 100 instansi, padahal ketentuannya hanya mampu menampung 99 instansi (01: Aceh s.d. 99: Papua Barat).

Dari alasan-alasan tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas PNS yang disingkat NIP, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP, ke dua Peraturan Kepala BKN ini telah merubah ketentuan lama yang mengatur nomor induk PNS yang berlaku selama ini dirubah menjadi nomor identitas PNS . Untuk persiapannya diperlukan data PNS yang akurat, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan konversi NIP PNS dari NIP lama 9 (sembilan) angka menjadi NIP baru 18 (delapan belas) angka, NIP baru meskipun terdiri dari 18 angka tetapi mudah diingat karena 8 angka pertama menunjukan tahun,bulan dan tanggal lahir PNS, 6 angka berikutnya menunjukan tahun dan bulan pengangkatan pertama CPNS/PNS, 1 angka berikutnya menunjukan jenis kelamin PNS (angka 1 = pria, angka 2 = wanita) dan 3 angka terakhir menunjukan nomor urut PNS.
Selain perhatian kita terhadap pengaturan administrasi PNS agar tertib dan teratur, maka perhatian kita harus, juga tertuju kepada PNS sebagai unsur aparatur negara, dimana pada pundak PNS atau kita semua melekat tanggung jawab dalam mengemban pelayanan masyarakat sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Tugas dan tanggung jawab seorang PNS akan berdaya guna dan berhasil guna jika secara menyeluruh dan konsisten adanya dukungan layanan kepegawaian yang bermanfaat dengan dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, sehingga PNS dan keluarganya merasakan layanan kepada dirinya dan keluarganya lebih terperhatikan.
Sebagai contoh, kita melihat dengan jelas bahwa selama ini Kartu Pegawai Negeri Sipil, yang kita kenal dengan singkatan Karpeg yang berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan secara multiguna kepada PNS, Penerima Pensiun, dan keluarganya. Untuk itu perlu dibangun sistem layanan yang lebih efesien dengan menfaatkan teknologi informasi . Oleh karena itu, perlu diciptakan Kartu PNS Elektronik yang disingkat KPE yaitu kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi kartu pintar dan otintifikasi sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk berbagai layanan seperti perbankan, kesehatan,Taspen, Taperum, dan aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS. Dengan demikian KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi KARPEG yang selama ini kita gunakan.
Terkait dengan program ini, telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Salah satu tujuan dari KPE adalah meningktakan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT Sucofindo (Persero) tentang Pembangunan, Penerapan dan Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipi dengan perjanjian kerjasama nomor: 01/KS/I/06, 070/DRU-I/RKT/2006, tanggal 23 Januari 2006. Sejalan dengan hal tersebut kemudian dibentuk tim persiapan implementasi KPE dengan asumsi sumber pendanaan tidak membebankan APBN, namun berasal dari pemangku kepentingan terkait, misal instansi, perbankan, dll.
Kemudian pada tahun 2006–2007 dilakukan ujicoba pengambilan data biometrik PNS di instansi paguyuban Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (MENPAN, ANRI, BKN, BPKP, dan LAN) termasuk beberapa Kantor Regional BKN. Dalam rangka implementasi pemanfaatan kartu pintar sebagai KPE, pada tahun 2008 dilakukan penerbitan KPE sebanyak 525.000 kartu melalui pendanaan APBN dimana PT Sucofindo (Persero) terpilih sebagai pelaksana kegiatan melalui proses pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat perjanjian/kontrak nomor: 11/KONTRAK/LANJAFOR/X/2008. Pada tahap selanjutnya, tahun 2009 telah dilakukan penerbitan KPE sebanyak 625.000 kartu melalui pendanaan APBN dimana PT Sucofindo (Persero) terpilih kembali melalui proses pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan surat perjanjian/kontrak nomor:07/KONTRAK/LANJAFOR/IX/2009.

Pengembangan sistem contactless

 smart card contactless tidak memerlukan kontak fisik antara kartu dan reader. Mereka menjadi lebih populer untuk pembayaran dan ticketing. Penggunaan umum termasuk transit dan jalan tol massa tol. Visa dan MasterCard menerapkan versi dikerahkan tahun 2004-2006 di AS Kebanyakan sistem pengumpulan ongkos contactless tidak kompatibel, meskipun kartu MIFARE Standard dari NXP Semiconductors memiliki pangsa pasar yang cukup di AS dan Eropa.

smart card juga sedang diperkenalkan untuk identifikasi dan hak oleh organisasi regional, nasional, dan internasional. penggunaan ini termasuk kartu warga, SIM, dan kartu pasien. Di Malaysia, wajib ID MyKad nasional memungkinkan delapan aplikasi dan memiliki 18 juta pengguna. smart card contactless adalah bagian dari ICAO paspor biometrik untuk meningkatkan keamanan untuk perjalanan internasional.

Desain

Kartu pintar mungkin memiliki karakteristik generik berikut:

     Dimensi mirip dengan kartu kredit. ID-1 dari ISO / IEC 7810 standar mendefinisikan kartu sebagai nominal 85.60 oleh 53,98 milimeter (3.370 di × 2,125 in). Ukuran lain yang populer adalah ID-000 yang nominal 25 oleh 15 milimeter (0,984 di × 0,591 in) (umum digunakan dalam kartu SIM). Keduanya 0,76 milimeter (0,030 in) tebal.
     Berisi sistem keamanan tamper-resistant (misalnya cryptoprocessor aman dan sistem file aman) dan menyediakan layanan keamanan (misalnya, melindungi informasi dalam memori).
     Dikelola oleh sistem administrasi yang aman susun pengaturan informasi dan konfigurasi dengan kartu, mengendalikan kartu daftar hitam dan aplikasi-data yang update.
     Berkomunikasi dengan layanan eksternal melalui perangkat kartu-bacaan, seperti pembaca tiket, ATM, DIP reader, dll

Hubungi smart card
Ilustrasi struktur smart card dan kemasan
Smart card reader pada laptop
Sebuah pinout kartu pintar. VCC: Power supply. RST: Atur sinyal, digunakan untuk me-reset komunikasi kartu. CLK: Menyediakan kartu dengan sinyal clock, dari mana komunikasi data waktu berasal. GND Ground (tegangan referensi). VPP: ISO / IEC 7816-3: 1997 ditunjuk ini sebagai tegangan pemrograman: masukan untuk tegangan yang lebih tinggi untuk program memori persisten (misalnya, EEPROM). ISO / IEC 7816-3: 2006 menunjuk itu SPU, baik untuk penggunaan standar atau proprietary, sebagai masukan dan / atau output. I / O: Serial input dan output (half-duplex). C4, C8:. Dua kontak yang tersisa AUX1 dan AUX2 masing-masing, dan digunakan untuk antarmuka USB dan penggunaan lainnya [9] Namun, penggunaan didefinisikan dalam ISO / IEC 7816-2: 1999 / Amd 1: 2004 mungkin telah digantikan oleh ISO / IEC 7816-2:. 2007 [rujukan?]

Hubungi smart card memiliki area kontak sekitar 1 sentimeter persegi (0,16 sq in), yang terdiri dari beberapa bantalan kontak berlapis emas. Bantalan ini menyediakan konektivitas listrik ketika dimasukkan ke pembaca, [10] yang digunakan sebagai media komunikasi antara smart card dan host (misalnya, komputer, titik terminal penjualan) atau telepon seluler. Kartu tidak mengandung baterai; listrik dipasok oleh pembaca kartu.

ISO / IEC 7810 dan ISO / IEC 7816 seri standar mendefinisikan:

    bentuk fisik dan karakteristik
    posisi konektor listrik dan bentuk
    Karakteristik listrik
    protokol komunikasi, termasuk perintah yang dikirim ke dan tanggapan dari kartu
    fungsi dasar

Karena chip di kartu keuangan adalah sama dengan yang digunakan dalam modul identitas pelanggan (SIM) di ponsel, diprogram berbeda dan tertanam dalam bagian yang berbeda dari PVC, produsen chip sedang membangun dengan standar GSM / 3G lebih menuntut. Jadi, misalnya, meskipun standar EMV memungkinkan kartu chip untuk menarik 50 mA dari terminal, kartu biasanya jauh di bawah 6 batas mA industri telepon ini. Hal ini memungkinkan untuk terminal kartu keuangan yang lebih kecil dan lebih murah.

protokol komunikasi untuk kontak smart card termasuk T = 0 (karakter tingkat protokol transmisi, yang didefinisikan dalam ISO / IEC 7816-3) dan T = 1 (protokol transmisi blok-tingkat, yang didefinisikan dalam ISO / IEC 7816-3).
smart card contactless
Artikel utama: kartu pintar Contactless


Jenis kartu kedua adalah kartu contactless smart, di mana kartu berkomunikasi dengan dan didukung oleh pembaca melalui RF teknologi induksi (pada kecepatan data dari 106-848 kbit / s). Kartu ini hanya membutuhkan kedekatan dengan antena untuk berkomunikasi. Seperti kartu pintar dengan kontak, kartu contactless tidak memiliki sumber daya internal. Sebaliknya, mereka menggunakan induktor untuk menangkap beberapa insiden sinyal interogasi frekuensi radio, memperbaiki itu, dan menggunakannya untuk daya elektronik kartu.

transmisi APDU melalui antarmuka contactless didefinisikan dalam ISO / IEC 14443-4.